Anggaran Rumah Tangga Ikatan Sarjana Gizi Indonesia (ISAGI)

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN SARJANA GIZI INDONESIA (ISAGI)

BAB I : KETENTUAN UMUM

Pasal 1 : Ketentuan Umum Anggaran Rumah Tangga

BAB II : IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 2 : Lambang

Pasal 3 : Arti Lambang

Pasal 4 : Atribut Lain

BAB III : KEANGGOTAAN

Pasal 5 : Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan

Pasal 6 : Kewajiban Anggota

Pasal 7 : Hak Anggota

Pasal 8 : Hilangnya Keanggotaan

BAB IV : KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 9 : Kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan

BAB V : DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 10 : Kriteria DP

Pasal 11 : Kewenangan DP

BAB VI : DEWAN PENGURUS NASIONAL

Pasal 12 : Dewan Pengurus Nasional

Pasal 13 : Pemilihan Ketua Dewan Pengurus Nasional

Pasal 14 : Tugas dan Wewenang Ketua Dewan Pengurus Nasional

Pasal 15 : Ketua Berhalangan Tetap

BAB VII : DEWAN PENGURUS DAERAH

Pasal 16 : Dewan Pengurus Daerah

Pasal 17 : Pemilihan Ketua Dewan Pengurus Daerah

Pasal 18 : Tugas dan Wewenang Ketua Dewan Pengurus Daerah

Pasal 19 : Ketua Berhalangan Tetap

BAB VIII : KONGRES

Pasal 20 : Tata cara penyelenggaraan Kongres Nasional

Pasal 21 : Wewenang Kongres Nasional

Pasal 22 : Tata cara penyelenggaraan Kongres Daerah

Pasal 23 : Wewenang Kongres Daerah

Pasal 24 : Kongres Luar Biasa

BAB IX : RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 25 : Tata cara Penyelenggaraan Rapat DP

BAB X : RAPAT DEWAN PENGURUS

Pasal 26 : Penyelenggaraan Rapat Dewan Pengurus

BAB XI : PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 27 : Mekanisme Pengambilan Keputusan

BAB XII : KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 28 : Sumber

Pasal 29 : Mekanisme Keuangan

BAB XIII : ATURAN PERALIHAN

Pasal 30 : Peraturan yang mengatur hal-hal yang belum tercantum dalam AD/ART

BAB XIV : PENUTUP

Pasal 31 : Ketentuan Penutup

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Sarjana Gizi Indonesia (ISAGI)

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini bersumber pada Anggaran Dasar ISAGI yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar

BAB II

IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 2

Lambang (merujuk pada aturan peralihan)

Pasal 3

Arti dari lambang (merujuk pada aturan peralihan)

Pasal 4

Atribut lain (merujuk pada aturan peralihan)

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

1. Anggota Biasa adalah

Setiap Sarjana Gizi lulusan dari perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, terdaftar sebagai anggota dan merupakan warga negara Republik Indonesia yang tidak kehilangan hak hukumnya untuk berorganisasi.

2. Anggota Luar Biasa adalah

Setiap orang yang telah menempuh pendidikan berkaitan dengan gizi baik pada strata satu, strata dua, maupun strata tiga, terdaftar sebagai anggota dan merupakan warga negara Republik Indonesia yang tidak kehilangan hak hukumnya untuk berorganisasi.

3. Anggota Kehormatan adalah

Orang perorangan, dosen, atau warga negara asing yang berjasa kepada ISAGI yang tidak kehilangan hak hukumnya untuk berorganisasi, dan diatur berdasarkan ketentuan dalam peraturan pengangkatan Anggota Kehormatan.

Pasal 6

Anggota ISAGI berkewajiban :

1. Menjaga nama baik dan kredibilitas ISAGI.

2. Mematuhi peraturan dan atau keputusan organisasi yang diputuskan melalui mekanisme Kongres, Kongres Luar Biasa, Rapat Dewan Pertimbangan Organisasi, Rapat Pengurus Organisasi, dan Pertemuan lain yang dianggap perlu.

3. Mendukung dan aktif berperan serta dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi yang telah diputuskan oleh Kongres dan Rapat Pengurus Organisasi.

4. Anggota Biasa dan Luar Biasa ISAGI melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran yang besarnya ditentukan oleh Rapat Pengurus Organisasi.

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Sarjana Gizi Indonesia (ISAGI)

5. Anggota Biasa dan Luar Biasa ISAGI yang tidak membayar iuran tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anggota.

6. Iuran anggota dibayarkan selambat-lambatnya pada akhir tahun.

Pasal 7

Anggota ISAGI mempunyai Hak sebagai berikut :

1. Hak Anggota Biasa :

a. Menyampaikan pendapat

b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus ISAGI

c. Mendapatkan pelayanan, pendidikan, informasi, dan bimbingan dari ISAGI

d. Mengikuti atau terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh ISAGI

2. Hak Anggota Luar Biasa :

a. Menyampaikan pendapat

b. Mendapatkan pelayanan, pendidikan, informasi, dan bimbingan dari ISAGI

c. Mengikuti atau terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh ISAGI

3. Hak Anggota Kehormatan :

a. Menyampaikan pendapat

b. Terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh ISAGI

Pasal 8

1. Anggota ISAGI kehilangan keanggotaanya apabila :

a. Meninggal dunia

b. Menyatakan pengunduran diri secara tertulis dan diterima oleh Pengurus Organisasi

c. Terlibat tindak pidana kriminal dan dinyatakan bersalah oleh penegak hukum yang berwenang

d. Melanggar AD/ART ISAGI dan diputuskan melalui Kongres dan atau Kongres Luar Biasa

BAB IV

KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 9

Untuk mencapai visi dan misi, ISAGI menyelenggarakan kegiatan :

1. Mengadakan forum sarjana gizi untuk menyatukan langkah pengokohan organisasi dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Membentuk kelompok kerja secara periodik dengan tugas memajukan pengembangan ilmu gizi, berkerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah, swasta maupun organisasi non pemerintah.

3. Memelihara hubungan baik antara anggota ISAGI.

4. Melakukan usaha-usaha lain yang diperlukan agar visi dan misi dapat tercapai sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

BAB V

DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 10

1. Anggota Dewan Pertimbangan (DP) adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas sebagai panutan, berwawasan luas serta bijak dalam memberi masukan pada ISAGI.

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Sarjana Gizi Indonesia (ISAGI)

2. Calon Anggota Dewan Pertimbangan diusulkan kepada Kongres Nasional untuk mendapatkan ketetapan.

3. Anggota Dewan Pertimbangan beranggotakan minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang.

4. Periode keanggotaan Dewan Pertimbangan selama 5 (lima) tahun dan bisa diperpanjang berdasarkan hasil Kongres Nasional.

5. Dewan Pertimbangan dipilih melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam Kongres Nasional.

Pasal 11

Dewan Pertimbangan memiliki kewenangan :

1. Memberikan pertimbangan atau saran yang berkaitan dengan kinerja organisasi ISAGI baik secara mandiri (tidak diminta) maupun dengan adanya permintaan dari pengurus dan/atau anggota organisasi.

2. Menyelesaikan masalah yang timbul akibat adanya pelanggaran AD/ART ISAGI atau sengketa yang terjadi di lingkungan anggota ISAGI.

BAB VI

DEWAN PENGURUS NASIONAL

Pasal 12

1. Dewan Pengurus Nasional terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang.

2. Periode Dewan Pengurus Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berdasarkan hasil Kongres Nasional.

Pasal 13

1. Ketua dipilih dan disahkan oleh Kongres Nasional melalui musyarawah mufakat.

2. Jika penentuan Ketua dengan cara musyawarah mufakat tidak dapat dilakukan, maka pemilihan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (voting).

3. Anggota Biasa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua.

4. Masa jabatan ketua dibatasi sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode jabatan.

Pasal 14

Ketua mempunyai tugas dan wewenang :

1. Menyusun struktur kepengurusan dengan pertimbangan Dewan Pertimbangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan kalender setelah Kongres Nasional.

2. Menerima atau menolak usulan yang diajukan Dewan Pertimbangan.

3. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan ISAGI.

Pasal 15

1. Ketua berhalangan tetap apabila:

a. Mengundurkan diri

b. Tidak mampu melakukan tugasnya secara terus menerus selama 6 (enam) bulan

c. Meninggal dunia

2. Apabila Ketua berhalangan tetap maka Wakil Ketua menjabat sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan.

3. Apabila Wakil Ketua berhalangan tetap maka dilakukan Kongres Luar Biasa untuk menunjuk penanggungjawab sementara sampai berakhirnya masa kepengurusan.

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Sarjana Gizi Indonesia (ISAGI)

BAB VII

DEWAN PENGURUS DAERAH

Pasal 16

1. Pendirian Dewan Pengurus Daerah dapat diajukan kepada dewan pengurus nasional dengan syarat minimal oleh 10 orang anggota biasa.

2. Penetapan Dewan Pengurus Daerah dapat dilakukan melalui kongres daerah.

3. Dewan Pengurus Daerah terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang.

4. Periode Dewan Pengurus Daerah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berdasarkan hasil Kongres Daerah.

5. Dewan Pengurus Daerah berkewajiban melaksanakan keputusan dewan pengurus nasional

6. Dewan Pengurus Daerah berkewajiban melaporkan rencana kegiatan dan hasil kegiatan kepada Dewan Pengurus Nasional.

Pasal 17

1. Ketua dipilih dan disahkan oleh Kongres Daerah melalui musyarawah mufakat.

2. Jika penentuan Ketua dengan cara musyawarah mufakat tidak dapat dilakukan, maka pemilihan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (voting).

3. Anggota Biasa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua.

4. Masa jabatan ketua dibatasi sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode jabatan.

Pasal 18

Ketua mempunyai tugas dan wewenang :

1. Menyusun struktur kepengurusan dengan pertimbangan Dewan Pertimbangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan kalender setelah Kongres Daerah.

2. Memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di daerah.

3. Menerima atau menolak usulan yang diajukan Dewan Pertimbangan.

4. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan ISAGI di daerah.

Pasal 19

1. Ketua berhalangan tetap apabila:

a. Mengundurkan diri

b. Tidak mampu melakukan tugasnya secara terus menerus selama 6 (enam) bulan

c. Meninggal dunia

2. Apabila Ketua berhalangan tetap maka Wakil Ketua menjabat sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan.

3. Apabila Wakil Ketua berhalangan tetap maka Dewan Pengurus Nasional menunjuk penanggungjawab sementara sampai berakhirnya masa kepengurusan.

BAB VIII

KONGRES

Pasal 20

Tata cara penyelenggaraan Kongres Nasional:

1. Kongres Nasional dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan dianggap sah (quorum) bila dihadiri sedikitnya oleh ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari total Dewan Pengurus Daerah.

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Sarjana Gizi Indonesia (ISAGI)

2. Apabila jumlah anggota yang hadir dalam kongres tidak memenuhi quorum maka kongres ditunda sekurang-kurangnya 1 jam dan setelah itu kongres dapat tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan yang sah.

3. Penanggung jawab penyelenggaraan Kongres Nasional adalah Dewan Pengurus Nasional.

Pasal 21

1. Kongres Nasional menerima pertanggungjawaban Dewan Pengurus Nasional.

2. Kongres Nasional memilih Ketua Dewan Pengurus Nasional.

3. Kongres Nasional menentukan kebijakan yang dimandatkan kepada Dewan Pengurus Nasional dan Dewan Pertimbangan.

Pasal 22

Tata cara penyelenggaraan Kongres Daerah:

1. Kongres Daerah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan dianggap sah (quorum) bila dihadiri sedikitnya oleh ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari total anggota Dewan Pengurus Daerah.

2. Apabila jumlah anggota yang hadir dalam kongres tidak memenuhi quorum maka kongres ditunda sekurang-kurangnya 1 jam dan setelah itu kongres dapat tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan yang sah.

3. Penanggung jawab penyelenggaraan Kongres Daerah adalah Dewan Pengurus Daerah.

Pasal 23

1. Kongres Daerah menerima pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah.

2. Kongres Daerah memilih Ketua Dewan Pengurus Daerah.

3. Kongres Daerah menentukan kebijakan yang dimandatkan kepada Dewan Pengurus Daerah.

Pasal 24

Tata cara penyelenggaraan Kongres Luar Biasa:

1. Kongres Luar Biasa diselenggarakan atas permintaan Dewan Pengurus Daerah yang dinyatakan oleh sedikitnya ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) anggota ISAGI yang terdaftar.

2. Permintaan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa dinyatakan secara tertulis kepada Dewan Pertimbangan.

3. Kongres Luar Biasa dianggap sah (quorum) bila dihadiri sedikitnya oleh 2/3 (dua pertiga) anggota terdaftar.

BAB IX

RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 25

Tata cara penyelenggaraan Rapat Dewan Pertimbangan:

1. Rapat diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau berdasarkan kebutuhan.

2. Rapat dianggap sah bila dihadiri oleh ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) anggota Dewan Pertimbangan.

BAB X

RAPAT DEWAN PENGURUS

Pasal 26

Tata cara penyelenggaraan rapat:

1. Rapat Dewan Pengurus Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau lebih berdasarkan kebutuhan.

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Sarjana Gizi Indonesia (ISAGI)

2. Rapat Dewan Pengurus Daerah diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau lebih berdasarkan kebutuhan.

BAB XI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 27

1. Keputusan diambil atas dasar musyawarah mufakat yang berasaskan kekeluargaan.

2. Apabila tidak dicapai kesepakatan, keputusan diambil melalui pengambilan suara terbanyak (voting).

3. Komposisi suara dalam pengambilan keputusan sesuai dengan jumlah peserta, dengan ketentuan 1 (satu) peserta 1 (satu) suara.

BAB XII

KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 28

Keuangan ISAGI diperoleh dari uang iuran, sukarela, sumbangan, dan usaha lain yang sah yang didasarkan kesukarelaan dan kepedulian pada misi ISAGI.

Pasal 29

Mekanisme pengelolaan keuangan ISAGI:

1. Pembiayaan kegiatan Dewan Pengurus Nasional diputuskan oleh Dewan Pengurus Nasional dan penggunaannya dipertanggungjawabkan kepada Kongres Nasional.

2. Pembiayaan kegiatan Dewan Pengurus Daerah diputuskan oleh Dewan Pengurus Daerah dan penggunaannya dipertanggungjawabkan kepada Kongres Daerah.

3. Penggunaan biaya sehari-hari diatur dalam mekanisme sistem keuangan Dewan Pengurus Nasional.

4. Pengalihan dan atau penghapusan harta bergerak dan tak bergerak diputuskan oleh Dewan Pengurus Nasional dan dipertanggungjawabkan kepada Kongres Nasional.

BAB XIII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 30

1. Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur lebih lanjut ketentuan pokok dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akan diatur dalam Petunjuk Kerja Organisasi (PKO) ISAGI.

2. Hal-hal lain yang diatur dalam Petunjuk Kerja Organisasi ISAGI, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

3. Petunjuk Kerja Organisasi disusun dan ditetapkan oleh pengurus organisasi terpilih.

4. Peraturan Pelaksanaan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Nasional diatur tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

5. Lambang, arti lambang, dan atribut organisasi akan ditentukan dalam tempo sesingkat-singkatnya oleh Pengurus terpilih.

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Sarjana Gizi Indonesia (ISAGI)

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 31

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Januari 2012 di Yogyakarta.